OJK Jawab Tegas Hasil Audit BPK Perihal Utang Pajak yang Mencapai Rp. 901 Miliar

Posted on

OJK Jawab Tegas Hasil Audit BPK Perihal Utang Pajak yang Mencapai Rp. 901 Miliar

Smconsult – Otoritas Jasa Keuangan telah mengapresiasi BPK yang sudah mengeluarkan opini terkait Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Audit Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2017. Tidak hanya itu saja, Otoritas Jasa Keuangan turut memberikan tanggapan serta akan menindaklanjuti hasil dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas beberapa temuan dalam hasil audit dari Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk soal temuan saldo hutang pajak badan mulai 31 Desember 2017 yang mencapai Rp. 901,10 miliar.

“Berhubungan dengan temuan hutang pajak penghasilan banda bisa disampikan jika sejak tahun 2014 serta 2015, Otoritas Jasa Keuangan telah membayarkan kewajiban pajak Rp. 836,72 miliar jadi jumlah utang pajak penghasilan badan per tanggal 31 Desember 2017 Rp. 901,10 miliar adalah hasil akumulasi dari pajak penghasilan badan yang tidak dilunasi pada tahun 2015, 2016 juga 2017” ujar Otoritas Jasa Keuangan.

OJK turut mengatakan jika ini sedang dikaji oleh pemerintah bersama pihak yang terkait tentang kebijakan akuntasi dari pemanfaatan pungutan yang jadi objek pajak tidak terkecuali besaran jumlah pajak serta waktu pembayarannya.

Sementara itu, berhubungan dengan kelebihan realisasi dari anggaran Rp. 9.75 miliar sudah dipakai untuk membantu mengangsur kewajiban dari pajak penghasilan badan Otoritas Jasa Keuangan.

“Berhubung kelebihan realisasi anggaran mencapai Rp. 439,91 miliar yang dipakai untuk Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya yang mana telah diamanatkan di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan sendiri dalam upaya pemenuhan unsur kewajiban Otoritas Jasa Keuangan pada karyawannya” jelas OJK.

Dari hasil ketentuan PSAK 24, ada pun Dana Imbalan Kerja sesungguhnya bisa dikelola mandiri maupun oleh piha ketiga yang kemudian diubah dalam betuk asset program. Akan tetapi, berdasarkan pada hasil rekomendasi BPK, proses pengelolaan dana imbalan kerja Otoritas Jasa Keuangan nantinya diwajibkan untuk dikelola dengan baik oleh pihak ketiga OJK sendiri tidak diizinkan untuk turut melakukan proses pencadangan untuk membantu memenuhi kewajiban dalam jangka panjang.

“Sedangkan perihal temuan BPK berhubungan tentang kontrak sewa pemakaian gedung kantor yakni Menara Merdeka, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan kesempatan bersama Manajemen dari Menara Merdeka dan telah melakukan pembayaran di Oktober 2018”terang OJK.